Nomor notifikasi kosmetik BPOM bukan sertifikat halal. Keduanya menjawab aspek kepatuhan yang berbeda dan tidak saling menggantikan. Karena itu, pelaku usaha tidak sebaiknya menutup daftar persiapan hanya karena produk sudah memiliki nomor notifikasi.

Infografik menggunakan istilah “NIE BPOM”. Untuk kosmetik, istilah yang lebih tepat adalah nomor notifikasi kosmetik BPOM. Perbedaan istilah ini penting agar dokumen yang diperiksa sesuai dengan kategori produknya.

Dua jalur, dua fungsi

Jalur BPOM berkaitan dengan ketentuan kosmetik, termasuk notifikasi dan penandaan. Jalur sertifikasi halal berkaitan dengan pemenuhan jaminan produk halal melalui BPJPH. Logo halal bukan aksesori desain yang dapat ditambahkan berdasarkan perkiraan sendiri.

Penjelasan resmi BPOM tentang PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024 membahas penandaan, promosi, dan iklan kosmetik, termasuk ketentuan label halal. Pemilik nomor notifikasi perlu memastikan sertifikat halal diperoleh sebelum menggunakan label sesuai ketentuan.

Mengapa Oktober 2026 perlu diperhatikan?

BPJPH memasukkan kosmetik dalam kategori produk yang terkena penahapan wajib halal mulai 18 Oktober 2026, mengacu pada PP Nomor 42 Tahun 2024. Kepemilikan nomor notifikasi tidak membuat kewajiban halal tersebut otomatis terpenuhi.

Namun, klaim “semua produk wajib halal tanpa pengecualian” tidak tepat. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal dan wajib diberi keterangan tidak halal sesuai ketentuan. Baca penjelasan BPJPH tentang keterangan tidak halal untuk memahami penerapannya.

Dengan demikian, keputusan kepatuhan perlu didasarkan pada kategori dan bahan produk. Jangan menyimpulkan status halal hanya dari keberadaan izin BPOM, nama bahan yang familiar, atau keterangan pemasok yang tidak memadai.

Checklist persiapan untuk pemilik merek kosmetik

  • Cocokkan identitas produk. Pastikan nama, varian, pemilik merek, dan produsen konsisten pada daftar produk serta dokumen yang relevan.
  • Petakan seluruh bahan. Sertakan bahan aktif, pewangi, pewarna, pelarut, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses.
  • Kumpulkan dokumen pemasok. Identifikasi asal bahan dan bukti pendukung yang perlu diperiksa dalam pengajuan halal.
  • Tinjau fasilitas serta proses. Periksa alur penyimpanan, produksi, pembersihan, dan kemungkinan kontaminasi silang.
  • Koordinasikan dengan produsen maklon. Sepakati siapa yang menyediakan dokumen, siapa yang menindaklanjuti temuan, dan bagaimana perubahan bahan dikendalikan.
  • Periksa kemasan sebelum dicetak. Hindari mencantumkan logo halal sebelum dasar sertifikasi dan penggunaannya jelas.

Checklist ini membantu menyiapkan diskusi awal, bukan daftar persyaratan lengkap yang berlaku sama untuk setiap produk. Kebutuhan dokumen dapat berbeda menurut skema, komposisi, dan proses usaha.

Jangan menunggu dokumen menjadi penghambat

Sertifikasi bukan hanya pekerjaan satu bagian administrasi. Pemilik merek, produsen, pemasok, dan penanggung jawab proses perlu bekerja dengan daftar produk yang sama. Catat kesenjangan dokumen sejak awal agar tindak lanjut lebih terarah.

Diskusikan pemetaan BPOM dan halal kosmetik dengan HIRA+. Kami membantu mengurai kebutuhan dan persiapan usaha; keputusan notifikasi atau sertifikasi berada pada instansi dan lembaga yang berwenang.

Artikel ini memperjelas cakupan infografik asli, khususnya istilah notifikasi kosmetik dan pengecualian bagi produk berbahan nonhalal. Verifikasi ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan peredaran produk.