Pesan WhatsApp yang menyebut nomor NIB, KBLI, atau alamat usaha dapat terasa meyakinkan. Namun, mengetahui data usaha bukan bukti bahwa pengirim berwenang memproses izin. Saat ada permintaan pembayaran PKKPR atau PNBP, berhenti sejenak dan periksa asal tagihannya.

Pemerintah daerah telah mengingatkan adanya modus pesan WhatsApp berisi perintah pembayaran PNBP yang mengatasnamakan OSS. Peringatan ini menjadi alasan untuk membangun kebiasaan verifikasi, bukan sekadar menilai logo atau foto profil pengirim.

Tanda bahaya yang perlu Anda kenali

  • Mengaku petugas lewat nomor pribadi. Identitas pengirim tidak bisa dibuktikan melalui kanal instansi yang Anda hubungi sendiri.
  • Menggunakan data usaha untuk membangun kepercayaan. Nama perusahaan dan nomor izin disebutkan agar permintaan terlihat resmi.
  • Meminta transfer ke rekening pribadi. Pembayaran didesak sebelum Anda melihat dokumen dan dasar tagihan yang sah.
  • Memberi tekanan waktu. Anda diancam izin akan dibatalkan bila tidak segera membayar.
  • Mengirim tautan atau berkas mencurigakan. Pengirim meminta Anda masuk ke halaman tiruan, memasang aplikasi, atau membagikan kode OTP.

Kesamaan logo dengan OSS, nama kontak yang tampak resmi, atau rincian data yang akurat tidak menghilangkan tanda-tanda bahaya tersebut.

Verifikasi sebelum melakukan pembayaran

  1. Buka portal OSS resmi dengan mengetik alamatnya sendiri, bukan mengikuti tautan dari pesan yang tidak dikenal.
  2. Periksa status permohonan serta dokumen terkait pada akun usaha Anda. Cocokkan jenis layanan dan dasar pembayaran.
  3. Konfirmasikan tagihan kepada instansi penerbit melalui kontak yang tercantum di situs resminya. Jangan hanya menelepon nomor yang diberikan pengirim.
  4. Bila memang ada PNBP, gunakan mekanisme pembayaran resmi dan kode billing yang dapat diverifikasi. Jangan memindahkan pembayaran ke rekening pribadi atas permintaan seseorang.
  5. Simpan dokumen serta bukti pembayaran yang sah sebagai bagian dari administrasi usaha.

Tidak setiap layanan perizinan memiliki biaya yang sama. Hindari pula menganggap semua komunikasi melalui WhatsApp otomatis penipuan: yang harus diperiksa adalah identitas, kewenangan, dokumen, dan kanal pembayarannya. Imbauan DPUTR Lumajang tentang penipuan pembayaran PNBP pada pelayanan PKKPR menekankan pentingnya menggunakan saluran resmi.

Jika sudah terlanjur merespons atau mentransfer

Hentikan komunikasi dan jangan kirim pembayaran tambahan. Simpan tangkapan layar percakapan, nomor pengirim, nomor rekening, waktu transaksi, dan bukti transfer. Jika dana sudah dikirim, segera hubungi bank atau penyedia pembayaran Anda, lalu gunakan Indonesia Anti-Scam Centre OJK untuk pelaporan. Pelaporan cepat dapat membantu penanganan; pengembalian dana tidak dapat dijamin.

Jika Anda membagikan kata sandi, segera ubah melalui situs resmi. Jangan pernah memberikan OTP atau akses akun OSS kepada pengirim yang belum terverifikasi.

Infografik asli disertakan sebagai materi edukasi. Pernyataan yang bersifat mutlak pada gambar perlu dibaca bersama penjelasan di artikel ini; angka kerugian dalam gambar tidak dipakai sebagai laporan kejadian yang telah diverifikasi.

Rapikan jalur perizinan usaha Anda

Pengelolaan izin yang tertata memudahkan Anda membedakan proses yang sah dari permintaan yang mencurigakan. Diskusikan pemetaan legalitas dan perizinan dengan HIRA+ agar dokumen, penanggung jawab, serta kanal komunikasi usaha lebih jelas.